I. PENDAHULUAN
Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang. Yang mana untuk mendapat kepercayaan dari pihak yang menghutangkan, maka pihak yang berhutang memberikan barangnya sebagai jaminan. Barang jaminan tetap milik orang yang berhutang (penggadai), tetapi dikuasai oleh orang yang menghutangkan (penerima gadai). Praktek ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara rela atas dasar tolong-menolong.[1]
Ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang mendesak dalam masalah ekonomi, sedang dia tidak memiliki satu rupiah pun, makagadai adalah salah satu solusi dari permasalahan ekonomi tersebut.
II. LANDASAN HUKUM
A. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283
“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”[2]
B. Hadis Nabi Muhammad SAW.
1) Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:
ﺣَﺪﱠثنا إِﺳْﺤَﺎ قُ ﺑْﻦُ إِﺑْﺮَا هيم اَﻟْﺤَﻨْﻈَﻠِﻲْ وَﻋَﻠِﻲﱢ ﺑْﻦِ ﺣَﺸَﺮَم ﻗَﺎ لَ: أَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻋِﻴْﺲَ ﺑْﻦَ ﻳُﻮْﻧُﺲ ﺑﻦ اَﻟْﻌَﻤْﺶِ ﻋَﻦْ اِﺑْﺮِا هيم ﻋَﻦِ الاﺳْﻮَدِ ﻋَﻦْ ﻋَﺎ ﺋِﺸَﺔَ ﻗَﺎﻟَﺖْ: إِﺷْﺘَﺮَى رَﺳُﻮْلُ ا ﷲِ صلى الله عليه وسلم. ﻣِﻦْ ﻳَﻬُﻮْدِيْ ﻃَﻌَﺎ ﻣًﺎ وَرَهنه درْﻋًﺎ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳْﺪٍ (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya”.
(HR. Muslim)[3]
2) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:
ﺣَﺪﱠﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤﱠﺪُ ﺑْﻦُ ﻣُﻘَﺎ ﺗِﻞِ أَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪُا ﷲِ ﺑْﻦِ ﻣُﺒَﺎ رَكِ أَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ زكرﻳﱠﺎ ﻋَﻦِ اﻟﺸﱠﻌْﺒِﻲْ ﻋﻦْ أَﺑِﻲْهرَﻳْﺮَةَ رَﺿﻲَ ا ﷲُ ﻋَﻨْﻪُ ﻗﺎ لَ, ﻗَﺎ لَ رَﺳﻮْلُ ا ﷲُ صلى الله عليه وسلم. اطهر ﻳُﺮْكب بنفقته إِذَاكان ﻣَﺮْهونا وَﻟَﺒْﻦُ الدارِ وَﻳَﺸْﺮَبُ اﻟﻨﱠﻔَﻘَﻪَ إِذَا كانَ ﻣَﺮْهوْﻧًﺎ وَﻋَﻠَﻰ ا ﻟﱠﺬِيْ ﻳَﺮْكبُ وَﻳَﺸْﺮَبُا اﻨﱠﻔَﻘَﻪَ (رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري)
“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw.bahwasannya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan, penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaat.”(HR.Al-Bukhari)
III. PANDANGAN ULAMA
Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada mereka.[4]
Adapun mengenai pemanfaatan barang gadai, dalam kitab fathul mu’in sebagai berikut:
ويجوزله الانتفاع بالركوب والسكنئ – لابالبناءوالغرس, نعم: لوكان الدين مؤجلا, وقال انااقلع عندالاجل: فله ذلك.
“Pemiliknya diperbolehkan memanfaatkan apa yang telah digadaikannya, umpamanya menaikinya (jika yang digadaikan itu berupa hewan tunggangan) atau menempatinya (jika berupa rumah), tetapi tidak boleh membangun atau menanami. Hal itu diperbolehkan baginya jika utangnya berjangka waktu, lalu pengutang mengatakan, “Aku akan mencabut atau meruntuhkannya jika masa masa pelunasan telah tiba.”[5]
IV. ANALISIS
A. Pengertian Gadai
Gadai (rahn) adalah Akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.[6]
B. Rukun Dan Syarat Gadai
1. Rukun Gadai
Terdapat perbedaan ulama fiqih dalam menetapkan rukun pelaksanaan akad gadai (rahn). Di antaranya adalah:
a) Menurut jumhur ulama rukun gadai (ar-rahn) itu ada empat:
1) Sighat (lafal ijab dan qabul).
2) Orang yang berakad (rahin dan murtahin).
3) Harta yang dijadikan agunan (marhun).
4) Utang (marhun bih).
b) Adapun menurut ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa rukun gadai (rahn) itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan tersebut).[7]
2. Syarat Gadai
a) Shighat
Syarat terkait dengan shighat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
b) Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum
Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian pihak rahin dan murtahin cakap melakukan perbuatan hukum. Yang ditandai aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
c) Utang (Marhun Bih)
Yang karenanya dijadikan akad.
d) Marhun
Harta yang dipegang oleh murtahin sebagai jaminan hutang. Barang yang digadaikan mempunyai syarat sebagai berikut:
1). Agunan bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syari’at islam.
2). Agunan dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
3). Agunan harus jelas dan tertentu (dapat dispesifikasi)
4). Agunan milik sah debitur.
5). Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain.
6). Agunan harus harta yang utuh.[8]
C. Pemanfaatan Barang Gadai
Jumhur Ulama Fuqaha’ berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil sesuatu manfaatpun dari barang gadai.
Fuqaha’ lain berpendapat bahwa apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dengan kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.[9] Kalau marhun termasuk barang yang harus secara terus menerus dimanfaatkan, seperti sepeda motor, mobil, mesin jahit, sedang murtahin tidak sempat memanfaatkannya, maka barang gadai dapat disewakan kepada pihak lain yang dapat memanfaatkannya, dan hasil dari penyewaan itu tetap milik rahin.[10]
D. Berakhirnya Gadai
Gadai dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, antara lain:
1. Penggadai (rahin) melunasi semua utangnya kepada penerima gadai (murtahin).
2. Barang gadaian rusak (bukan karena murtahin)
3. Pembebasan utang
Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya gadai (rahn), meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
4. Pemberi gadai (rahin) meninggal
Menurut ulama Malikiyah, gadai (rahn) habis jika pemberi gadai (rahin) meninggal sebelum menyerahkan barang gadaian kepada penerima gadai (murtahin). Juga dipandang batal jika penerima gadai (murtahin) meninggal sebelum mengembalikan barang gadaian kepada pemberi gadai (rahin).
5. Barang gadaian diserahkan kepada pemiliknya
Jumhur ulama selain Syafi’iyah memandang habis gadai (rahn) jika penerima gadai (murtahin) menyerahkan barang gadai kepada pemberi gadai (rahin). Sebab barang gadaian merupakan jaminan utang.
6. Tasarruf dan barang gadaian Gadai (rahn) dipandang habis apabila barang gadaian ditasarruf-kan. Seperti: dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.[11]
[1]Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syari’ah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), Hlm. 3.
[2]Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005), Hlm. 71
[3]Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, Shahih muslim, juz 2, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1993), Hlm. 51.
[4]Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 8.
[5]Zainudin Al-malibari, Fathul Mu’in, (Semarang: Toha Putra, tth), Hlm. 77.
[6]Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), Hlm. 106.
[7]Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Mu’amalat, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 290.
[8]Zainuddin Ali, Hukum Gadai..., Hlm. 21-23.
[9] Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid,juz 2, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), Hlm. 314.
[10]Zainuddin Ali, Hukum Gadai..., Hlm. 31.
[11]Rachmad Syafe’i, Fiqh Mu’amalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Hlm. 159
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !