Pilih Pejabat Atau Penjahat

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Pemilihan pejabat di negeri ini sering menimbulkan kontroversi. Walaupun telah dikritik oleh beberapa pihak, namun seolah tidak ada gunanya, tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun DPR. Mekanisme pemilihan pejabat publik yang digunakan pada era reformasi ini berbeda dengan Orde Baru.itu membuat para calon pejabat publik harus melalui proses seleksi. DPR sebagai lembaga yang berwenang melakukan seleksi seharusnya mempunyai kriteria penilaian yang objektif. Namun semua itu masih jauh dari harapan, anggota DPR justru cenderung tidak mempunyai kriteria yang jelas. Pada akhirnya mekanisme seleksi di DPR menimbulkan pesimisme bagi calon pejabat yang mendaftar. Bahkan anggota DPR lebih memilih orang-orang yang dekat dengan kepentingan politik. Besran uang yang disetor atau kedekatan dengan kekuasaan, itulah yang menentukan lolos tidaknya calon pejabat yang bersangkutan. Jika prosesnya sudah tidak transparan, maka seleksi yang dilakukan hanyalah formalitas semata. Dilihat dari buruknya proses seleksi, maka dapat dipastikan hasilnya juga tidak kalah buruk. Negeri ini sudah memiliki pengalaman yang buruk sehubungan dengan pemilihan pejabat publik. Semestinya ada tiga kriteria dalam penyeleksian pejabat publik yaitu siapa yang menyeleksi, apa yang dipromosikan, dan parameter yang digunakan dalam menyeleksi. Untuk itu, sudah saatnya sistem seleksi pejabat publik diperbaiki oleh pemerintah ataupun DPR dan pelaksanaanya harus transparan.

Pemilihan pejabat di negeri ini sering menimbulkan kontroversi. Walaupun telah dikritik oleh beberapa pihak, namun seolah tidak ada gunanya, tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun DPR. Mekanisme pemilihan pejabat publik yang digunakan pada era reformasi ini berbeda dengan Orde Baru.itu membuat para calon pejabat publik harus melalui proses seleksi. DPR sebagai lembaga yang berwenang melakukan seleksi seharusnya mempunyai kriteria penilaian yang objektif. Namun semua itu masih jauh dari harapan, anggota DPR justru cenderung tidak mempunyai kriteria yang jelas. Pada akhirnya mekanisme seleksi di DPR menimbulkan pesimisme bagi calon pejabat yang mendaftar. Bahkan anggota DPR lebih memilih orang-orang yang dekat dengan kepentingan politik. Besran uang yang disetor atau kedekatan dengan kekuasaan, itulah yang menentukan lolos tidaknya calon pejabat yang bersangkutan. Jika prosesnya sudah tidak transparan, maka seleksi yang dilakukan hanyalah formalitas semata. Dilihat dari buruknya proses seleksi, maka dapat dipastikan hasilnya juga tidak kalah buruk. Negeri ini sudah memiliki pengalaman yang buruk sehubungan dengan pemilihan pejabat publik. Semestinya ada tiga kriteria dalam penyeleksian pejabat publik yaitu siapa yang menyeleksi, apa yang dipromosikan, dan parameter yang digunakan dalam menyeleksi. Untuk itu, sudah saatnya sistem seleksi pejabat publik diperbaiki oleh pemerintah ataupun DPR dan pelaksanaanya harus transparan.