I.
Pendahuluan
Dalam
penyeleggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang
sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian
administrasi dan manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan dan keuangan pada
tingat satuan pendidikan merupakn komponen produksi yang menentukan proses
terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama
komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan
sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak.
Komponen
keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana yang ada
dapat dimanfaatan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.
Hal ini penting, terutama dalam rangka implementasi Manajemen Berbasis Sekolah,
yang memberikan kewenangan sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai
sumber dana sesuai dengan keperluan sekolah. Disebabkan pada umumnya dunia
pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana. Apalagi dalam
berbagai kondisi pereokonomian dunia yang sedag dilanda krisis.[1]
Berdasarkan
pemikiran di atas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam
proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan serta mengawasi
pelaksanaan dana, bak biaya operasional maupun biaya kapital, disertai
bukti-bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang
dikeluarkan.
Oleh
karena itu, dalam makalah ini akan dipaparkan beberapa penjelasan mengenai
administrasi keuangan.
II.
Rumusan
Masalah
1.
Pengertian administrasi keuangan
2.
Konsep dasar administrasi keuangan
3.
Sumber keuangan pendidikan
4.
Jenis-jenis pengeluaran pendidikan
5.
Fungsi dan contoh teknik penyusunan
anggaran
6.
Pengawasan keuangan pendidikan
III.
Pembahasan
1.
Pengertian administrasi keuangan
Administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengolahan
keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana
mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara obyektif dan sistematis.
Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan, karena masalah pembiayaan
adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah.[2]
Selain itu Mulyono, MA. berpendapat bahwa administrasi
keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan
dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta
pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan
pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan
pendidikan.[3]
Unsur biaya adalah hal yang menentukan dalam mekanisme
penganggaran. Penentu biaya sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dan
efisiensi lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang
dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang
baik, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilaksanakan
secara efektif dan efisien.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
administrasi keuangan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan (revenue) dan penggunaan biaya (expenditure) yang diperuntukkan sebagai
pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditentukan.[4]
2.
Konsep dasar administrasi keuangan
Sebelum kita memaparkan tentang keuangan
pendidikan, sebaiknya kita memahami bahwa pendidikan merupakan salah satu
sektor yang sangat penting dan menentukan pembangunan suatu bangsa.
Menurut
J. Hallak (1969) dalam Analisis Biaya Pendidikan biaya dalam arti yang umum
yaitu dalam bentuk moneter/uang. Sementara STEPPES, biro perencanaan, Depdikbud
(1989) menyatakan bahwa konsep biaya dalam pendidikan terdiri dari seluruh
biaya yang dikeluarkan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pendidikan baik
oleh pemerintah, perorangan dan masyarakat untuk mndapatkan pendidikan.
Dalam
kaitan ini Zymelman (1975) dengan jelas mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan
tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana, tetapi juga menyangkut
penggunaan dana-dana itu secara efisien. Makin efisien sistem pendidikan,
semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan
itu. Oleh karena itu dengan pengelolaan dana secara baik akan membantu
meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya dengan anggaran yang
tersedia dapat mencapaitujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien
dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan dan
masyarakat (link and match).
Ketersediaan
dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan
pendidikan. Bersama-sama dengan unsur-unsur adminitrasi pendidikan lainnya,
seperti manusia/personil, fasilitas, dan teknologi pendidikan, dana berfungsi
untuk kemudian menghasilkan keluaran
tertentu yang menunjang keberhasilan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Apabila
dana yang diperlukan sudah cukup tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan
yang cermat terhadap sumber-sumber dana. Artinya selain memikirkan berapa
jumlah dana yang mencukupi kebutuhan pendidikan, perlu pula dipikirkan dana itu
diperoleh.
Secara
sederhana pengelolaan dana pendidikan itu mencakup 2 aspek, yaitu
1)
Dimensi penerimaan atau sumber dana
2)
Dimensi pengeluaran atau alokasi dana
Dimensi
penerimaan antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah, penerimaan
khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan
sumbangan-sumbangan masyarakat. Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi:
pengeluaran modal/kapital atau anggaran pembangunan (Capital outlay/ependiture).
Berdasarkan
uraian di atas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses
merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi
pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital,
disertai bukti-bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan
dana yang dikeluarkan.[5]
3.
Sumber keuangan pendidikan
Sumber penerimaan
pendidikan meliputi sebagai berikut:
a.
Hasil penerimaan pemerintah umum
Yang
termasuk ke dalam golongan ini yaitu semua penerimaan pemerintah dari pajak,
pajak pendidikan dari perusahaan-perusahaan, dan iuran-iuran pembangunan daerah.
b.
Penerimaan pemerintah khusus untuk
pendidikan
Yang
termasuk dalam golongan ini adalah antara lain bantuan atau pinjaman luar
negeri, seperti bantuan dari Badan Internasional PBB (UNICEP atau UNESCO),
pinjaman bank dunia. Bantuan yang bersumber dari luar negeri ini mencakup
bantuan teknik dan bantuan modal berupa pinjaman dan hibah. Dana yang diperoleh
khusus untuk pendidikan ini diberikan kepada pendidikan dasar, menengah,
pendidikan tinggi, dan pendidikan luar sekolah. Di samping itu juga diperlukan
untuk kegiatan perencanaan pendidikan, kegiatan penelitian, pengelolaan
pendidikan, dan beasiswa untuk belajar di luar negeri.
c.
Iuran sekolah
Termasuk
dalam golongan ini adalah sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau BP3, yaitu
bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua siswa pada setiap
bulan yang di setorkan ke kantor dinas pendidikan.
d.
Sumbangan-sumbangan sukarela dari
masyarakat
Termasuk
dalam golongan ini adalah sumbangan-sumbangan swasta, perorangan atau keluarga,
badan-badan sukarela dan kelompok. Sumbangan perorangan atau keluarga siswa
tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga tanah, tenaga dan bahan bangunan
untuk mendirikan sekolah.[6]
4.
Jenis-jenis pengeluaran pendidikan
Dimensi
alokasi secara garis besar digolongakn ke dalam dua jenis pengeluaran, yaitu
pengeluaran rutin yang sufatnya berulang (recurrent
expenditure) atau aktiva lancar dan pengeluaran kapital/modal (capital expenditure) atau aktiva tetap.
Pengeluaran
rutin atau berulang adalah biaya yang digunakan secara berkala dalam suatu masa
tertentu (bulanan atau tahunan) seperti gaji guru, gaji pengelola, upah
pegawai,, pembelian bahan-bahan ATK, biaya pemeliharaan gedung, halaman
sekolah, dan dana-dana operasional.
Dana
yang dipergunakan dalam kegiatan rutin ini memrlukan pengelolaan yang baik,
terutama bagi lembaga pendidikan swasta (swadana) atau tidak terdapat bantuan
pemerintah.
Untuk
ini perlu dikuasai prinsip-prinsip pengelolaan kas, pengelolaan utang, dan
pengelolaan barang/ fasilitas. Pengelolaan kas terutama menyangkut hal-hal
sebagai berikut: (1) penentuan jumlah uang tunai kas yang diperlukan agar tidak
berlebihan dan juga tidak terlampau kecil, (2) pengendalian aliran-aliran uang
tunai, baik yang masuk ke sekolah maupun yang dikeluarkan oleh sekolah.
Sedangkan pengelolaan utang menyangkut syarat-syarat dan sanksi-sanksi yang
dikenakan jika meminjam dana dari pihak luar baik jangka panjang ataupun janga
pendek. Dalam hal ini perlu diperhitungkan masak-masak berapa jumlah uang yang
layak/rasional untuk diinventarisasikan dalam pendidikan.
Demikian
pula dengan biaya modal atau aktiva tetap yang dipergunakan untuk mendirikan
bangunan sekolah, pembelian tanah, sarana pendidikan lainnnya, kantin, poliklinik, sarana
olah raga (sport hall) yang relatif besar,
memerlukan pengelolaan dengan baik.[7]
5.
Fungsi dan contoh teknik penyusunan
anggaran
Disamping
memberikan semacam kerangka operasional dalam biaya dan waktu kegiatan yang
dilaksanakan, anggaran berfungsi: 1) dapat dijadikan alat untuk mendelegasikan
wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana. Anggaran dirancng dengan mencantumkan
penanggung jawab suatu kegiatan tertentu(penetapan pimpinan proyek). Jadi, jika
anggaran disetujui oleh yang berwenang, maka pendelegasian fungsi itu juga
disetujui, 2) dapat menjadi alat pengawasan dan penilaian suatu penampilan (performnce). Dengan membandingkan
pengeluaran biaya suatu kegiatan dengan alokasi anggaran dan tingkat
penggunaannya, merupakan pedoman sederhana untuk mengetahui sampai dimana
tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan yang bersangkutan. Apabila anggaran
dirancang dengan benar, maka anggaran itu akan menjadi alat pengumpul data
tentang hasil dan besarnya biaya suatu program.
Contoh
Bentuk-bentuk penganggaran
a.
Bentuk penganggaran butir per butir (line item
budget)
Bentuk
ini paling banyak digunakan dan dikateorikan sebagai yang konvensional dan
tradisional. Meskipun memudahkan dalam pengawasan pengeluaran biaya. Tetapi
sistem ini tidak membantu dalalm pengambilan keputusan seperti dalam
mengevaluasi harga dalam hubungannya dengan pancapaian suatu program. Kelemahan
lainnya yaitu, 1) tidak dapat menunjukkan hubungan antara masukan program dan
pengeluaran, 2) tidak dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan, karena tidak memberikan analisis untung rugi(cost
benefit analysis) dari berbagai alternatif, dan 3) lebih mengarahkan perhatian
pada pembukuan, dan tidak terhadap tujuan suatu program.
b.
Anggaran program (program budget)
Bentuk
ini lebih menekankan pada hasil suatu program yang telah ditetapkan. Pada
anggaran butir per butir program, biaya dihitung berdasarkan jenis butir(items)
yang akan dibeli, sedangkan dalam program biaya dihitung berdasarkan jenis
program. Misalnya dalam anggaran butir per butir disebutkan “Gaji guru”,
sedangkan dalam anggaran program disebutkan “gaji guru untuk percobaan
pengajaran IPA”. Keuntungan bentuk ini antara lain : 1) mengorganisasikan
sejumlah besar pengeluaran menjadi rencana logis dan konkrit. 2) merangsang
perencanaan tahunan ganda dan reevaluasi periodik dari pelaksanaan rencana, dan
3) menghindari sentrlisasi yang berlebihan, dimana keputusan menumpuk di
tingkat atas.
c.
Anggaran berdasarkan hasil (parformance
budget)
Sesuai
dengan artinya anggaran ini menekankan hasil daripada keterincian alokasi
anggaran. Dalam bentuk ini pekerjaan dalam suatu program dipecah dalam bentuk
beban kerja dan unit penampilan yang dapat diukur. Hasil pengukuran ini
dipergunakan untuk menghitung masyukan dana dan tenaga yang diperlukan untuk
mencapai tujuan program. Anggaran berdasarkan hasil ini merupakan alat
manajemen yang dapat mengidentifikasi secara jelas satuan dari hasil suatu
program dan sekaligus merinci butir per butir kegiatan yang harus dibiayai.
Bentuk ini menuntut akuntansi yang teliti dan pemroses data yang akurat. Hal
ini mengakibatkan sistem ini menjadi relatif mahal terutama bagi lembaga yang
kecil/belum berkembang.[8]
6.
Pengawasan keuangan pendidikan
Yang dimaksud dengan pengawasan keuangan
adalah suatu pemeriksaan yang terutama ditujukan pada masalah keuangan
(transaksi, dokumen, buku, daftar, serta laporan), antara lain untuk memperoleh
kepastian bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai undang-undang, peraturan,
keputusan, instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan oleh laporan
keuangan.
Sedangkan
proses pengawasan adalah serangkaian tindak dalam melaksanakan pengawasan.
Langkah-langkah pengawasan baik fungsional maupun melekat(pengawasan atasan
langsung) menurut Stoner(1987):
a.
Penetapan beberapa jenis standar/patokan
yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu
b.
Membandingkan atau mengukur kenyataan
yang sebenarnya terhadap standar
c.
Mengidentifikasi penyimpangan dan
sekaligus pengambilan koreksi
Cara
mempertanggungjawabkan keuangan
Beberapa
prinsip yang dujadikan pegangan yang dijadikan pegangan dalam kegiatan
mempertanggungjawabkan keuangan yang dilakukan oleh atasan langsung meliputi:
1)
Diusahakan secara singkat dan
dilaksanakan pada setiap akhir pekan.
2)
Periksa terlebih dahulubuku kas umum
dalam hubungannya dengan buku yang lain setiap akhir bulan.
3)
Diperingatkan kepada bendaharawan
mengenai: pengiriman SPJ(surat pertanggung jawaban) bulanan, penyetoran MPO/PPn
4)
Diperiksa pengurusan barang inventaris
dan penyimpanan dokumen pertinggal keuangan sewaktu-waktu.
5)
Diadakan pemeriksaan kas dengan menyusun
berita acara pemeriksaan kas setiap akhir triwulan secara teratur.
6)
Atasan langsung bendaharawan bertanggung
jawab atas kerugian keuangan negara.
7)
Dilaporkan dengan segera (paling lambat
satu minggu) jika terjadi kerugian yang diderita oleh negara karena penggelapan
atau perbuatan lain, kepada sekretaris jenderal depdiknas c.q kepala biro
keuangan dengan tembusan kepada inspektur jendrel Depdiknas dan BPK
Dalam rangka mempertanggung jawabkan keuangan negara ini, ada sembilan jenis buku yang harus disediankan, yaitu: 1) buku kas umum, 2) buku bank, 3) buku kas posisi, 4) buku surat perintah membayar uang(SPMU), 5) buku panjar kerja, 6) buku menghitung pajak orang/pajak penjualan(MPO/PPn), 7) buku penerbitan cek, 8) buku inventaris, 9) buku pembantu lain apabila mempergunakan buku kas yang umum tidak tabelaris. (pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan depdikbud, 1982).[9]
Dalam rangka mempertanggung jawabkan keuangan negara ini, ada sembilan jenis buku yang harus disediankan, yaitu: 1) buku kas umum, 2) buku bank, 3) buku kas posisi, 4) buku surat perintah membayar uang(SPMU), 5) buku panjar kerja, 6) buku menghitung pajak orang/pajak penjualan(MPO/PPn), 7) buku penerbitan cek, 8) buku inventaris, 9) buku pembantu lain apabila mempergunakan buku kas yang umum tidak tabelaris. (pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan depdikbud, 1982).[9]
[1] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep,
Strategi, dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 47-48
[2] Burhanuddin,
Analisis Administrasi dan Kepemimpinan
Pendidikan, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 59.
[3] Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi
Pendidikan, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2009), hlm. 181.
[4] Mulyono, Konsep Pembiayaan pendidikan, (Yogyakarta:
AR-RUZZ MEDIA, 2010), hlm. 78.
[5] Tim Dosen Administrasi
pendidikan, pengelolaan Pendidikan,(Bandung:
Universitas Pendidikan Indonesia, 2003) hal. 133-134
[6] Tim Dosen Administrasi
pendidikan, pengelolaan Pendidikan,
hal. 136-138
[7] Tim Dosen Administrasi
pendidikan, pengelolaan Pendidikan,
hal. 138
[8] Tim Dosen Administrasi
pendidikan, pengelolaan Pendidikan,
hal. 141-143
[9] Tim Dosen Administrasi
pendidikan, pengelolaan Pendidikan,
hal.145
Aku Widya Okta, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya Rp900,000,000 dari SANDRAOVIALOANFIRM sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui SANDRAOVIALOANFIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak SANDRAOVIALOANFIRM. menghubungi mereka melalui email:. (Sandraovialoanfirm@gmail.com)
ReplyDeleteAnda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (widyaokta750@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.
Sangat bermanfaat. Izin copy kak 🙏
ReplyDeleteSaya akan sangat merekomendasikan layanan pinjaman Mr Pedro kepada siapa pun yang membutuhkan bantuan keuangan, dan mereka akan membuat Anda tetap di atas direktori tinggi untuk kebutuhan lebih lanjut. Sekali lagi, saya memuji diri Anda dan staf Anda untuk layanan dan layanan pelanggan yang luar biasa, karena ini adalah aset besar bagi perusahaan Anda dan pengalaman yang menyenangkan bagi peminjam seperti saya. Berharap yang terbaik untuk masa depan Anda. Pak Pedro adalah cara terbaik untuk mendapatkan pinjaman mudah, ini email mereka. pedroloanss@gmail.com Atau WhatsApp: +18632310632 Terima kasih telah membantu saya dengan pinjaman sekali lagi dengan tulus hati saya selamanya berterima kasih.
ReplyDeleteAnda dapat menghubungi Mr Pedro Jerome untuk bantuan keuangan berikut seperti Home Loan, Car Loan, Business Loan, Personal Loan, Merchant Loan, Loan.